Kasus TKI di Arab Saudi, Siapa Yang Bersalah???

Kebodohan masyarakat Indonesia, seakan tidak ada habisnya. Sudah banyak berita tentang penyiksaan TKI dan gaji TKI tidak dibayar oleh majikannya di Arab Saudi, tetapi masih ada saja masyarakat Indonesia yang nekat bekerja di Arab Saudi, tanpa mempelajari terlebih dahulu  budaya masyarakat Arab Saudi itu. Dalam budaya Arab Saudi, TKI itu sama dengan budak, sehingga mereka merasa berhak untuk menyetubuhi/memperkosa, memukul, menyiksa dan tidak membayar gaji TKI. Hanya TKI yang paham budaya Arab Saudi yang bisa mendapatkan gaji dari majikannya.  Karena  tidak memahami budaya Arab Saudi, maka banyak TKI membunuh majikannya, karena mereka tidak tahan terus disetubuhi/diperkosa, dipukul, disiksa dan gajinya tidak dibayar.  Mereka tidak sadar bahwa dalam aturan yang berlaku  di Arab Saudi adalah hukum syariah, di mana setiap kasus perkosaan jika tidak ada saksi, maka mereka  dianggap berjinah dan dihukum (penjara, dirajam dan dipancung).  Dan mereka juga tidak paham bahwa membunuh majikan akan dikenakan hukum Qisas, nyawa ganti nyawa dan untuk itu mereka akan terkena hukuman pancung. Mereka hanya dapat dibebaskan apabila ada pemberian maaf dari ahli waris dengan membayar Diyat (uang tebusan) yang umumnya seharga 100 - 150 onta atau setara dengan  Rp. 1,5 miliar hingga Rp. 2,5 miliar. Namun dalam prakteknya, banyak ahli waris meminta uang tebusan atau diyat yang berlebihan, misalnya dalam kasus Satinah Rp. 25 miliar dan dalam kasus Zainab Rp. 90 miliar. Apakah sebegitu besar harga nyawa orang Arab Saudi??? Apakah ini bukan termasuk pemerasan?? Dalam kasus ini, banyak pihak ikut dalam kebodohan ini dengan mengumpulkan uang sumbangan dari masyarakat untuk membayar kekurangan uang tebusan atau diyat karena anggaran yang dimiliki pemerintah cukup terbatas, guna menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung. Komisi I DPR malah meminta pemerintah mengambil anggaran APBN untuk memenuhi kekurangan diyat bagi Satinah. Apakah setiap  TKI yang mendapat hukum pancung di Arab Saudi, masyarakat yang harus berkorban  untuk membayar uang tebusan atau diyat mereka????  Apakah setiap TKI yang mendapatkan hukuman pancung di Arab Saudi, harus mengambil anggaran APBN untuk membayar uang tebusan atau diyat mereka?? Apakah, para TKI ini apabila hidup enak bekerja di Arab Saudi, masyarakat juga kebagian penghasilan mereka??? Membayar uang tebusan atau diyat para TKI yang mendapat hukuman pancung dengan sendirinya masyarakat dan pemerintah telah membebaskan seorang  pembunuh. Padahal di Indonesia sendiri, seorang pembunuh tetap dihukum, meskipun pembunuhan yang dilakukannya merupakan pembelaan diri. Mengapa masyarakat dan pemerintah harus repot membayar uang tebusan atau diyat kepada seorang pembunuh??? Bukankah hal itu sudah menjadi resiko mereka karena tidak memahami budaya Arab Saudi??? Bukankah sebaiknya uang tebusan atau diyat yang akan dibayarkan tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang makan saja masih susah??? Biarkan saja TKI pembunuh  ini dihukum pancung, toh mereka juga telah menghilangkan nyawa orang lain. TKI yang perlu dibela adalah TKI yang difitnah membunuh, tapi mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Pembunuh tetap harus dihukum, meskipun harus dipancung. Salah mereka sendiri, ngapain harus bekerja di Arab Saudi dan melakukan pembunuhan pula.